IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYERAHAN ANTIBIOTIKA DI MASYARAKAT HARUS DENGAN RESEP DOKTER

Latar Belakang: Penggunaan antibiotik tanpa resep dokter menjadi pemicu utama resistensi antimikroba (AMR) yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah melalui Permenkes No. 28 Tahun 2021 telah mengatur kebijakan penyerahan antibiotik hanya melalui resep dokter. Namun, implementasi di masyarakat, khususnya di apotek, masih menghadapi berbagai tantangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pemimplementasian terhadap kebijakan penyerahan antibiotik di Kota Palembang.
Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah non eksperimental dengan rancangan kuantitatif dan kualitatif. Sampel terdiri dari 23 apotek di wilayah Seberang Ulu dan Seberang Ilir Kota Palembang serta 113 responden masyarakat. Data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap petugas apotek, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
Hasil: Sebanyak 87% apotek menyatakan hanya menyerahkan antibiotik dengan resep dokter, sementara 13% masih melakukan penyerahan tanpa resep. Sebagian besar tenaga kesehatan (97,2%) menyatakan setuju terhadap kebijakan, meskipun 3,2% di antaranya masih menyerahkan antibiotik tanpa resep. Di sisi masyarakat, 88,8% responden memiliki pemahaman yang baik terhadap penggunaan antibiotik.
Kesimpulan: Implementasi kebijakan penyerahan antibiotik di Kota Palembang menunjukkan arah yang positif, meski masih terdapat celah dalam praktik lapangan. Sikap tenaga kesehatan cenderung mendukung kebijakan, dan pemahaman masyarakat tergolong baik. Edukasi dan pengawasan berkelanjutan dibutuhkan untuk memperkuat kepatuhan terhadap kebijakan ini.