HUBUNGAN EFISIENSI ANGGARAN DENGAN KETERSEDIAAN OBAT DI PUSKESMAS KOTA PALEMBANG PASCA KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN

ABSTRAK

Latar Belakang: Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 berpotensi memengaruhi pengelolaan perbekalan farmasi, khususnya ketersediaan obat di puskesmas. Namun, puskesmas juga memiliki sumber pendanaan lain, yaitu dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesinambungan pelayanan kefarmasian.

Metode: Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Penelitian dilaksanakan pada Februari–April 2026 di 18 Puskesmas Kota Palembang dengan melibatkan 35 tenaga kefarmasian sebagai responden. Data diperoleh melalui kuesioner persepsi efisiensi anggaran dan observasi dokumen perbekalan farmasi yang meliputi Rencana Kebutuhan Obat (RKO), Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO), Surat Bukti Barang Keluar (SBBK), dan kartu stok. Analisis hubungan dilakukan menggunakan uji Fisher's Exact Test.

Hasil: Sebagian besar responden menyatakan puskesmas tidak mengalami efisiensi anggaran (65,7%). Obat yang paling banyak digunakan meliputi Amlodipin 5 mg, Antasida DOEN, Amoksisilin 500 mg, Natrium Diklofenak 50 mg, Asam Mefenamat 500 mg, Parasetamol 500 mg, Metformin 500 mg, CTM 4 mg, Deksametason 0,5 mg, dan Simvastatin 10 mg. Meskipun ditemukan kekosongan obat pada beberapa bulan tertentu, pelayanan kefarmasian tetap berjalan dengan dukungan pengadaan mandiri menggunakan dana BLUD. Hasil uji statistik menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara efisiensi anggaran dengan tingkat ketersediaan obat (p-value = 1,000).

Kesimpulan: Efisiensi anggaran tidak berhubungan secara signifikan dengan tingkat ketersediaan obat di Puskesmas Kota Palembang tahun 2025 karena ketersediaan obat tetap dapat dipertahankan melalui pengelolaan perbekalan farmasi yang baik dan pemanfaatan dana BLUD.

Kata Kunci: Dana BLUD; efisiensi anggaran; ketersediaan obat; perbekalan farmasi; puskesmas.

ABSTRACT

Background: The 2025 budget efficiency policy has the potential to affect pharmaceutical supply management, particularly drug availability in public health centers (Puskesmas). However, Puskesmas also have an alternative funding source, namely the Regional Public Service Agency Fund (Badan Layanan Umum Daerah/BLUD), which can be utilized to maintain the continuity of pharmaceutical services.

Methods: This study used an analytical observational design with a cross-sectional approach. The study was conducted from February to April 2026 in 18 public health centers in Palembang City involving 35 pharmaceutical personnel as respondents. Data were collected through a budget efficiency perception questionnaire and observation of pharmaceutical supply documents, including Drug Requirement Plans (RKO), Drug Usage and Request Reports (LPLPO), Goods Issue Notes (SBBK), and stock cards. Data analysis was performed using Fisher's Exact Test.

Result: Most respondents stated that their public health centers did not experience budget efficiency (65.7%). The most frequently used drugs were Amlodipine 5 mg, Antacid DOEN, Amoxicillin 500 mg, Sodium Diclofenac 50 mg, Mefenamic Acid 500 mg, Paracetamol 500 mg, Metformin 500 mg, Chlorpheniramine Maleate (CTM) 4 mg, Dexamethasone 0.5 mg, and Simvastatin 10 mg. Although drug stockouts occurred in certain months, pharmaceutical services continued through independent procurement using BLUD funds. Statistical analysis showed no significant relationship between budget efficiency and drug availability (p-value = 1.000).

Conclusion: Budget efficiency was not significantly associated with drug availability in public health centers in Palembang City in 2025 because drug availability could still be maintained through proper pharmaceutical supply management and the utilization of BLUD funds.

Keywords: BLUD funds; budget efficiency; drug availability; pharmaceutical supplies; public health center.